Bambang Soesatyo,(FOTO: dok pribadi Bamsoet)
_Catatan Politik Bamsoet_
Harapan di Tengah Jeda Perang Iran-Israel dan Ikhtiar Presiden Prabowo Bawa Komitmen Investasi Asing
_Bambang Soesatyo,_ Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, UniversitasJayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)_
dteksinews, Jakarta- Dtengah dinamika dunia yang masih diliputi ketidakpastian saat ini, dimana logistik global belum kembali normal, lead time, biaya asuransi, dan biaya pelayaran masih tinggi dan mata rantai palok belum pulih serta ketidakpastian energi masih besar, selalu saja ada benih-benih pengharapan akan hari esok yang lebih baik. Untuk itu, dibutuhkan insiatif yang bijak dan berani untuk mengakhiri periode suram sekarang. Kendati berselimutkan sejumlah masalah, Indonesia tetap memiliki potensi dan benih untuk meuwjudkan hari esok yang baik berkat komitmen Investasi yang diraih Presiden Prabowo Subianto dari rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah negara.
Hari-hari ini, banyak komunitas di sejumah negara harus menjalani masa-masa sulit karena berbagai alasan, utamanya akibat perang. Tak terkecuali segenap masyarakat Indonesia. Sejak Maret 2026, sudah 85 negara harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sudah barang tentu alasan utama kenaikan harga BBM itu adalah gangguan pasok akibat ditutupnya jalur utama distribusi minyak dunia, Selat Hormuz.
Dua minggu gencatan senjata dalam perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran memang sudah diberlakukan. Tetapi gencatan senjata itu belum akan segera mengubah keadaan, karena belum ada kesepakatan terkait akses lalu lintas di Selat Hormuz. Artinya, kesepakatan itu tidak mengubah derajat ketidakpastian sekarang ini karena pihak yang berperang masih saja saling meneriakan ancaman.
Apalagi kita mendengar dari balik layar monitor publik dunia, informasi adanya upaya aksi sabotase bawah laut, dimana Intelijen taktis mencatat adanya penggunaan Unmanned Underwater Vehicles (UUV) yang tidak teridentifikasi yang telah merusak kabel serat optik bawah laut dan jalur pipa di sekitar pelabuhan Fujairah. Ini bukan sekadar blokade kapal, ini adalah upaya pemutusan saraf komunikasi logistik. Barangkali inilah yang menjelaskan mengapa Perusahaan asuransi maritim seperti Lloyd’s dan lain-lain menaikkan premi risiko perang ke level yang yang sangat tinggi.
Indonesia memang tidak atau belum menaikkan harga BBM. Tetapi situasi di kawasan Teluk itu tetap saja berpotensi mengeskalasi masalah yang tak bisa dihindari. Sebelum perang dimulai, Indonesia sudah dihadapkan pada sejumlah persoalan. Setelah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari Rp 240 triliun pada kuartal pertama 2026, kini APBN semakin tertekan karena harus menanggung lonjakan biaya subsidi sebagai konsekuensi logis dari lonjakan harga minyak dunia. Memang, Pemerintah sudah mengemukakan tekadnya untuk tidak menyesuaikan (menaikkan) harga BBM. Tetapi, selalu saja ada konsekuensi yang harus ditanggung negara. Misalnya, pertanyaan publik tentang kecukupan gas elpiji di waktu-waktu mendatang.
Defisit APBN menjadi indikator melemahnya kinerja perekonomian negara. Demikian pula dengan kinerja dunia usaha nasional yang ditandai dengan banyaknya perusahaan, termasuk jutaan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM), yang bangkrut. Fakta dan kecenderungan itu menyebabkan terjadinya gelembung angka pengangguran. Akibatnya, penghasilan jutaan keluarga menyusut, yang eksesnya berlanjut dengan dengan melemahnya daya beli atau konsumsi.
Apakah dampak kebijakan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini ikut mempengaruhi biaya produksi di dalam negeri? Sudah lazim bahwa lonjakan harga minyak menyulut efek domino berupa kenaikan biaya produksi di berbagai sektor industri. Selain belanja energi menjadi lebih mahal dari sebelumnya, membengkaknya biaya produksi tak terhindarkan akibat kenaikan harga bahan baku turunan minyak, misalnya plastik. Ketika biaya produksi naik di tengah lemahnya konsumsi atau belanja rumah tangga, volume produksi lazimnya dikoreksi menjadi lebih kecil. Ketika pabrik atau produsen melakukan penyesuaian dengan daya serap pasar, kemampuan menyerap tenaga kerja pun menjadi makin kecil.
Dampaknya sudah dirasakan hari-hari ini. Harga plastik naik tajam, lebih dari 50 persen. Kenaikan harga terjadi karena gangguan pasokan bahan baku nafta untuk memproduksi biji plastik. Permintaan plastik di dalam negeri tinggi, tetapi Indonesia memiliki ketergantungan pada impor. Situasinya menjadi makin rumit, selain karena dipicu oleh lonjakan nilai tukar dolar AS yang menyebabkan impor menjadi lebih mahal dari sebelumnya, juga adanya indikasi aksi oleh para pelaku usaha besar mulai mengonversi kekayaan dari sistem perbankan Indonesia yang terancam sanksi, ke dalam aset kripto dan properti luar negeri.
Seperti itulah rangkaian ekses dari dinamika dunia yang demikian suram saat ini. Tidak ada yang tahu bilamana harmoni global bisa terwujud kembali. Namun, ketidakpastian saat ini jangan diterima sebagai jalan buntu. Sebaliknya, rangkaian kesulitan itu harus ditanggapi dengan keberanian menggagas dan menempuh inisiatif-inisiatif baru untuk mendapatkan strategi atau cara memperbaiki semua kerusakan akibat ketidakpastian dimaksud.
Beruntung bahwa Indonesia memiliki potensi untuk keluar dari situasi runyam sekarang ini. Sambil mendorong pemerintah agar bijaksana mengatasi ketersediaan energi, utamanya BBM dan gas elpiji, perhatian bersama pun layak diarahkan pada benih-benih harapan yang dibawa Presiden Prabowo Subianto dari rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah negara. Benih-benih yang dimaksud adalah besarnya nilai komitmen investasi asing untuk mengembangkan usahanya di dalam negeri.
Sebagaimana diketahui bersama, sekembalinya dari kunjungan kerja ke Jepang dan Korea Selatan (korsel) pada akhir Maret-awal April 2026, Presiden Prabowo membawa pulang komitmen investasi dari kedua negara itu dengan total Rp575 triliun, sekitar 35,4 miliar dolar AS. Komitmen pebisinis Jepang mencapai Rp 401 triliun atau 23,6 miliar dolar AS, sedangkan komitmen Korsel sebesar Rp173 triliun melalui penandatanganan 10 Nota Kesepahaman (MoU).
Para pebisnis dari kedua negara itu berminat untuk mengembangkan usahanya pada sejumlah sektor yang terbilang sangat strategis untuk era sekarang dan masa depan. Meliputi sektor transisi energi dan energi baru terbarukan (EBT). Selain strategis, porsi investasi proyek transisi energi dan EBT sangat besar, karena mencakup energi hijau hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan panas bumi.
Mereka juga menunjukan keinginan untuk terlibat dalam program hilirisasi Industri bagi peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Selain itu, para pebisnis kedua negara itu ingin terlibat dalam pengembangan teknologi di sektor digital, Artificial Intelligence (AI), hingga pembangunan infrastruktur. Untuk ketahanan energi, para pebisnis itu menyepakati ekspor gas alam cair (LNG) dan batu bara.
Mereka adalah entitas bisnis yang besar dan kredibel. Perusahaan-perusahaan dari Jepang yang fokus pada sektor energi, otomotif, dan perbankan antara lain INPEX Corporation, Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Corporation, Panasonic, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Dari Korsel yang fokus pada industri berat, transisi energi, dan ekonomi digital, peminatnya antara lain POSCO Holdings, Lotte Group (Lotte Chemical), Hyundai Motor Group hingga EcoPro.
Proyek dari komitmen investasi Jepang-Korsel itu tidak hanya di Jawa, melainkan tersebar di sejumlah daerah. Antara lain proyek Blok Masela di Kepulauan Tanimbar (Maluku), proyek Bontang dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dan Rajabasa di Lampung. Sedangkan di Jawa antara lain di Cilegon, Banten untuk industri berat Korea Selatan dan pabrik petrokimia raksasa Lotte Chemical. Toyota dan Hyundai akan membangun pabrik di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Sedangkan SMBC akan melaksanakan kegiatannya di Jakarta untuk pusat data dan AI.
Apa yang didapat Presiden dari Jepang dan Korsel harus ditambahkan dengan komitmen investasi dari kunjungan kerja sebelumnya. Sejak November 2024 hingga Januari 2026, Presiden Prabowo melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Dari rangkaian lawatan itu, Presiden membawa komitmen investasi asing yang nilainya sudah mencapai ratusan triliun rupiah. Komitmen itu didapat dari kunjungannya ke Inggris, Tiongkok dan dari sejumlah negara sahabat di Timur Tengah. Rangkaian pencapaian Presiden tersebut menjadi potensi sekaligus peluang yang tidak boleh disia-siakan dalam konteks usaha bersama menguatkan kembali kinerja perekonomian nasional.
Progres dan realisasinya sangat bergantung pada kesigapan para pembantu presiden menindaklanjuti dan mengolah komitmen investasi asing tersebut. Itulah benih pengharapan yang didapat di tengah ketidakpastian sekarang. Jika ditindaklanjuti dengan penuh kebijaksanaan akan dapat membawa negara-bangsa menyongsong hari esok yang lebih baik.(red/dteksinews)
Sumber: Bamsoet
Editor: Supriyono
