dteksinews, Morowali – Pemerintah Kabupaten Morowali menyambut baik inisiatif Universitas Tadulako (Untad) dalam menghadirkan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, khususnya konsentrasi Hukum Pertambangan, yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan strategis daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Drs. Yusman Mahbub, M.Si, saat membuka kegiatan Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang II Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Magister Ilmu Hukum Untad, yang berlangsung pada Selasa (27/05/2025) di Aula Kantor Bupati Morowali.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Untad Dr. H. Hamdan Rampadia, SH, MH, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Suardi, SH, MH, para asisten dan staf ahli Sekretariat Daerah, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali.
Adapun dua konsentrasi yang disosialisasikan dalam kegiatan ini yaitu Ilmu Hukum Pertambangan dan Ilmu Hukum Kesehatan, yang keduanya dinilai sangat strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Morowali.
Dalam sambutannya, Sekda Yusman Mahbub mengapresiasi langkah proaktif Fakultas Hukum Untad dalam memperluas akses pendidikan tinggi yang sejalan dengan karakteristik daerah.
“Ini adalah langkah yang sangat baik dari Fakultas Hukum Untad untuk mensosialisasikan program baru yang relevan dengan kebutuhan daerah. Program Magister Ilmu Hukum Pertambangan ini menjadi salah satu dari dua program serupa di Indonesia,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa program ini sangat penting bagi Morowali yang merupakan kawasan industri strategis nasional, khususnya di sektor pertambangan dan energi.
“Morowali dikenal sebagai kawasan industri strategis nasional. Maka kehadiran program Magister Ilmu Hukum Pertambangan sangat relevan. Kami menyambut baik dan berharap banyak putra-putri daerah bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, terutama di bidang-bidang yang memang dibutuhkan oleh daerah,” lanjutnya.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi yang selaras dengan potensi dan tantangan pembangunan daerah.(*/PRI)
