dteksinews,Palu – Danrem 132/Tadulako, Brigjen TNI Deni Gunawan, S.E., menghadiri kegiatan sosialisasi peluang kerja yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Pekerja Migran Indonesia H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., bersama Gubernur Sulawesi Tengah, para kepala daerah, serta deklarasi pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Selasa (10/6/2025).
Acara yang berlangsung di Gedung Gelora Bumi Kaktus, Jl. Yos Sudarso, Talise, Kota Palu, ini dihadiri oleh Forkopimda Sulawesi Tengah, termasuk Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Poso, dan Bupati Parigi Moutong.
Dalam sambutannya, Menteri H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si menyampaikan bahwa kementerian yang dipimpinnya adalah lembaga baru yang dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja migran dan menyebut perhatian besar presiden terhadap isu ini.
Ia juga mengungkap dua hal penting yang menjadi arahan presiden: pertama, perlindungan terhadap PMI dari kekerasan dan eksploitasi, serta kedua, menjadikan PMI sebagai solusi atas pengangguran di daerah.
“PMI adalah solusi mengurangi angka pengangguran, khususnya di daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menyampaikan apresiasi atas inisiasi program kementerian yang dinilainya sejalan dengan visi pemerintah provinsi.
“Kami menyambut baik program ini. Ini sejalan dengan misi kami di Sulawesi Tengah. Kami ingin setiap lulusan SMA/SMK punya dua pilihan: kuliah atau langsung bekerja. Dan ini kami siapkan lewat beasiswa dan pelatihan keterampilan,” ujar Gubernur.
Danrem 132/Tadulako, Brigjen TNI Deni Gunawan, S.E turut menyampaikan dukungannya terhadap upaya pencegahan TPPO dan penguatan kualitas tenaga kerja.
“Kami dari jajaran TNI khususnya Korem 132/Tadulako siap mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam mencegah TPPO serta mendorong penguatan tenaga kerja daerah agar bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” tegas Brigjen Deni.
Kegiatan ini ditutup dengan pembacaan deklarasi bersama untuk menolak PMI ilegal dan menegaskan komitmen bersama melawan TPPO, disaksikan langsung oleh seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat serta Siswa/siswi SMK. (Penrem_132).
