dteksinews, Morowali – Dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan proses demokrasi di Kabupaten Morowali, Komandan Kodim 1311/Morowali, Letkol Inf Alzaki, hadir dalam acara launching kegiatan pengawasan Bhabinkamtibmas di Kabupaten Morowali, yang sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi netralitas kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Ahmad Hadir, Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat Morowali.
Turut hadir dalam acara tersebut Penjabat (Pj.) Bupati Morowali, Kapolres Morowali, Ketua DPRD Morowali, perwakilan dari Kejaksaan Negeri (Kajari) Morowali, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Morowali, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Morowali, para asisten di lingkup Pemda Morowali, personel Bhabinkamtibmas Polres Morowali, para kepala desa, serta ketua-ketua BPD dari tingkat desa di Kabupaten Morowali. Acara ini juga dihadiri oleh tamu undangan dari berbagai unsur masyarakat yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilihan daerah yang damai dan tertib.
Letkol Inf Alzaki menekankan pentingnya peran aktif Bhabinkamtibmas sebagai penghubung antara masyarakat dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pilkada berlangsung. Ia menyampaikan bahwa TNI, khususnya Kodim 1311/Morowali, mendukung penuh peran pengawasan Bhabinkamtibmas di desa-desa untuk menciptakan suasana kondusif, serta memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan tanpa hambatan keamanan.
“Saya berharap agar Bhabinkamtibmas terus memperkuat pengawasan dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat serta perangkat desa demi terwujudnya suasana yang aman dan tertib. Hal ini sangat penting agar Pilkada dapat berjalan damai tanpa ada gangguan,” ujar Letkol Inf Alzaki.
Selain itu, Letkol Inf Alzaki juga menekankan pentingnya netralitas kepala desa dan ketua BPD dalam Pilkada. Menurutnya, netralitas aparatur desa adalah kunci untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak pilih mereka tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Ia mengingatkan bahwa kepala desa dan ketua BPD memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik dan berperan sebagai teladan dalam menjaga independensi.
“Netralitas kepala desa dan ketua BPD bukan hanya soal aturan, tetapi merupakan komitmen moral untuk mendukung demokrasi yang jujur dan adil. Ini akan menjadi cerminan tanggung jawab serta integritas para pemimpin di tingkat desa,” tambah Letkol Inf Alzaki.(***)
