dteksinews, Ternate– Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah tidak cukup sekadar membelanjakan anggaran, tetapi harus memastikan realisasinya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semua kegiatan yang kita laksanakan ini memiliki sumber dana, kita diminta mengefisiensikan setiap rupiah yang dialokasikan, sehingga benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang kita layani,” ungkap Yusharto dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku Utara di Hotel Batik Kota Ternate pada Senin, 7 Juli 2025.
Lebih lanjut, menurutnya efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi merupakan strategi substantif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola anggaran secara cermat agar dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dia juga menambahkan bahwa inovasi menjadi salah satu cara untuk mencapai efisiensi tersebut. “Inovasi yang baik harus memiliki nilai kebaruan dan cakupan manfaat yang luas. Namun, inovasi juga perlu memperhatikan aspek etika dan norma sosial, termasuk dalam pemilihan nama dan penyampaian kepada publik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto turut mengapresiasi langkah inovatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utaran (Malut) yang mencanangkan pembayaran Jamsostek bagi seluruh nelayan. Program tersebut dinilai sebagai bentuk inovasi non-digital yang konkret dan berdampak langsung pada perlindungan sosial masyarakat.
Dia mengatakan, upaya yang dilakukan Pemprov Malut tersebut menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan yang tepat sasaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat. “Ini pada tataran kebijakan sudah dapat dipandang sebagai inovasi. Kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya nanti, termasuk melalui standar operasional prosedur (mengenai pelaksanaan pembayaran Jamsostek) dari dinas terkait,” jelasnya.
Yusharto juga menjelaskan, ke depannya BSKDN akan terus mendorong pembudayaan inovasi di daerah, antara lain melalui sejumlah strategi di antaranya seperti menjadikan inovasi sebagai solusi pemecahan masalah hingga mendukung kebijakan kepala daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Di akhir paparannya, Yusharto menggarisbawahi bahwa keterpaduan antara pengelolaan keuangan dan inovasi pelayanan publik harus menjadi komitmen bersama. “Kita tidak hanya bicara soal anggaran, tapi tentang bagaimana anggaran itu hadir dalam bentuk layanan yang dirasakan oleh masyarakat, saya percaya Maluku Utara dapat mewujudkannya melalui inovasi-inovasi terbaiknya,” pungkasnya.(*/PRI)
