Tak Perlu “Cabut Berkas”, Pindah Domisili Kini Lebih Mudah

- Penulis

Kamis, 25 Juli 2024 - 09:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

dteksinews,Jakarta – Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan dokumen kependudukan yang memuat elemen data dari identitas diri seseorang. Di antaranya NIK, nama, tempat tanggal lahir, alamat, status perkawinan, agama, pekerjaan dan status kewarganegaraan.

Sangat penting bagi masyarakat meng-update data dirinya, jika terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan seperti halnya jika terjadi perpindahan tempat tinggal penduduk.

Jika seorang penduduk berpindah domisili, yang bersangkutan wajib mengurus kepindahannya ke Dinas Dukcapil daerah setempat untuk dicatatkan dan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el dengan alamat yang baru. Sebab, ini dapat berkaitan dengan layanan publik lainnya, jika ternyata alamat di KTP-el tidak sesuai dengan tempat tinggal sebenarnya yang ternyata sudah pindah. Apalagi di waktu krusial menjelang hajatan demokrasi pilkada serentak di akhir tahun 2024.

“Ah, malas aku ngurus pindah ke Dukcapil, ribet harus cabut berkas”. Ungkapan ini banyak kita temui di masyarakat ketika berbicara soal pindah domisili.

Alasan klasiknya masyarakat menganggap mengurus perpindahan domisili itu lama dan bertele-tele. Bahkan tak jarang membutuhkan biaya yang besar karena harus kembali ke daerah asal, sementara orangnya sudah di daerah tujuan.

Mereka harus diminta mengurus “cabut berkas” atau yang sebenarnya berarti mengurus penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Dukcapil daerah asal dengan membawa persyaratan fotocopy Kartu Keluarga dan mengisi formulir perpindahan penduduk.

Setelah SKP diterbitkan, maka penduduk harus membawanya ke Dukcapil daerah tujuan dengan membawa KTP-el atau KIA (jika anak di bawah 17 tahun ikut pindah) dan KK lama untuk diterbitkan dengan alamat yang baru.

Memang seperti itu prosedur yang harus dilalui masyarakat, dan wajib dilakukan demi tertib administrasi kependudukan. Toh, nyatanya saat ini banyak layanan adminduk di daerah yang sudah tersedia secara online dengan proses yang cepat.

Baca Juga:  Satgas Pamtas Yonarmed 19/Bogani, Gagalkan Keberangkatan Lima PMI Nonprosedural ke Malaysia

“Saya tak punya ongkos buat balik ke daerah asal untuk mengurus SKP itu, saya pun sudah lama tinggal di sini.”

Sekarang, ungkapan ini sudah tidak relevan lagi. Sebab, Pasal 31 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Dalam hal penduduk secara faktual telah berdomisili di kabupaten/kota daerah tujuan, Disdukcapil kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil kabupaten/kota daerah tujuan membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal guna mendapatkan SKP.”

Berdasarkan hal tersebut, maka penduduk yang secara faktual telah menetap di daerah tujuan dan belum mengurus SKP, cukup datang ke Disdukcapil daerah tujuan. Bawa fotokopi kartu keluarga, KTP-el, KIA dan mengisi formulir perpindahan penduduk.

Dengan segera proses penerbitan SKP dari daerah asal dikoordinasikan oleh Dukcapil daerah tujuan. Tanpa wara-wiri, tanpa alasan ribet lagi, sangat mudah!

Direktur Dafdukcapil Ditjen Dukcapil, Akhmad Sudirman Tavipiyono juga menegaskan, saat ini pelayanan Adminduk sangat dimudahkan.

“Jangan ada alasan mengurus layanan Adminduk itu ribet. Penduduk yang belum mengurus SKP namun sudah di tempat tujuan saja kita koordinasikan ke daerah asalnya. Sangat memudahkan,” tutur Tavip.

Hal ini senada dengan arahan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi bahwa layanan Adminduk harus diberikan kepada penduduk secara prima. “Harus memudahkan dan mendorong kesadaran tertib administrasi kependudukan karena dokumen kependudukan adalah dasar bagi layanan publik lainnya,” jelas Dirjen Teguh.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel dteksinews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Eks Kapolres  Bogor, Iman Imanuddin Ditangkap Diduga Terkait Kasus Makar 
Babinsa Koramil 1311-09 Bahodopi Kerja Bakti Bersihkan Lingkungan 
Vale Indonesia Dorong Pertanian Berkelanjutan di Luwu Timur, Perkuat Peran 19 Kelompok Wanita Tani
KEADILAN (Ke sini, Pembangunan Semestinya diarahkan)
Bupati Morowali Pimpin Rakor Persiapan PORPROV X Sulteng
Wabup Iriane Buka Evaluasi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Morowali Tahun 2026
Lantik Jenderal (P) Moeldoko Ketua Umum PERIKLINDO 2026-2031, Bamsoet Dorong Industri Kendaraan Listrik Jadi Pilar Ketahanan Energi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Imigrasi Morowali Kembali Hadirkan Layanan Paspor di MPP Morowali Utara
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:00 WIB

Eks Kapolres  Bogor, Iman Imanuddin Ditangkap Diduga Terkait Kasus Makar 

Jumat, 20 November 2026 - 13:49 WIB

Babinsa Koramil 1311-09 Bahodopi Kerja Bakti Bersihkan Lingkungan 

Jumat, 20 November 2026 - 09:37 WIB

Vale Indonesia Dorong Pertanian Berkelanjutan di Luwu Timur, Perkuat Peran 19 Kelompok Wanita Tani

Jumat, 20 November 2026 - 08:26 WIB

KEADILAN (Ke sini, Pembangunan Semestinya diarahkan)

Jumat, 20 November 2026 - 00:26 WIB

Bupati Morowali Pimpin Rakor Persiapan PORPROV X Sulteng

Berita Terbaru

Berita

KEADILAN (Ke sini, Pembangunan Semestinya diarahkan)

Jumat, 20 Nov 2026 - 08:26 WIB

Berita

Bupati Morowali Pimpin Rakor Persiapan PORPROV X Sulteng

Jumat, 20 Nov 2026 - 00:26 WIB