dteksinews, Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan gelombang komentar di media sosial. Di tengah polemik panjang mengenai dokumen pendidikan Gibran, muncul desakan agar pemeriksaan keabsahan ijazah tidak hanya diarahkan kepada pejabat eksekutif, tetapi juga mencakup para anggota DPR RI.
Sejumlah unggahan dan komentar di media sosial mempertanyakan mengapa persoalan ijazah Gibran menjadi sorotan politik dan hukum, sementara latar belakang pendidikan para wakil rakyat dinilai juga perlu mendapatkan keterbukaan.
Mereka meminta anggota DPR tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pejabat lain, tetapi juga bersedia menunjukkan dokumen pendidikan apabila diminta publik.
Sorotan tersebut muncul setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Keputusan itu terjadi ketika 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Akibat pengunduran diri tersebut, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan HMP pada Kamis siang akhirnya dibatalkan. Sejumlah pengusul menilai proses tersebut tidak lagi relevan setelah Gibran menyatakan mundur dari jabatannya.
Kini, polemik ijazah yang sebelumnya berpusat pada Gibran ikut memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai transparansi riwayat pendidikan pejabat publik.
Desakan agar ijazah anggota DPR turut diperiksa menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Namun, tuntutan tersebut masih berupa aspirasi publik dan belum menjadi proses pemeriksaan resmi terhadap seluruh anggota DPR.(***)
Sumber: Opini rakyat
