Ketua FORBES Morowali Abd Jamil,(FOTO:IST)
dteksinews, Morowali — Aktivitas pengolahan dan penggunaan batu bara yang berkaitan dengan kegiatan industri pengolahan nikel di kawasan industri Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Debu yang diduga berasal dari aktivitas penanganan, pengangkutan maupun pengolahan batu bara tersebut dinilai telah mengganggu kenyamanan warga dan berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila tidak segera ditangani.
Forum Rakyat Bersatu Morowali (FORBES Morowali) secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui instansi yang berwenang, serta kementerian/lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan lingkungan dan kegiatan industri untuk segera turun ke lapangan.
Pemerintah diminta tidak hanya menerima laporan masyarakat di atas meja, tetapi melakukan pemeriksaan dan pengawasan langsung terhadap sumber debu, aktivitas pengolahan maupun penanganan batu bara, sistem pengendalian emisi, serta dampaknya terhadap masyarakat di sekitar kawasan industri.
Ketua Umum FORBES Morowali, Abd. Jamil, menegaskan bahwa aktivitas industri memang memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Menurut Abd. Jamil, FORBES Morowali tidak antiinvestasi dan tidak mempersoalkan keberadaan industri. Namun, investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Jika masyarakat sudah berulang kali merasakan dampak debu, maka pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa tindakan yang jelas.
FORBES Morowali meminta Bupati Morowali dan jajaran pemerintah daerah mengambil langkah konkret, sekaligus meminta Gubernur Sulawesi Tengah memastikan fungsi pengawasan pemerintah provinsi berjalan secara efektif. Apabila terdapat kewenangan yang berada pada pemerintah pusat, FORBES meminta agar instansi pusat terkait segera melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
FORBES juga meminta agar pemerintah melakukan uji kualitas udara secara independen dan terukur di wilayah yang berpotensi terdampak. Hasil pengujian tersebut harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat sehingga persoalan ini tidak berhenti pada perdebatan antara klaim perusahaan dan keluhan warga.
Adapun langkah yang diminta FORBES Morowali adalah:
1. Pemkab Morowali melalui DLH segera turun melakukan inspeksi lapangan.
2. Pemprov Sulawesi Tengah melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.
3. Instansi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan pengawasan industri dan lingkungan diminta melakukan pemeriksaan apabila diperlukan.
4. Melakukan uji kualitas udara dan pengukuran partikulat di kawasan industri serta permukiman masyarakat yang terdampak.
5. Memeriksa sistem pengendalian debu pada area penyimpanan, pengolahan dan pengangkutan batu bara.
6. Memastikan perusahaan menjalankan seluruh kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan sesuai perizinan dan ketentuan yang berlaku.
7. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Pemerintah diminta membuka hasil pemeriksaan dan pengujian kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.
FORBES Morowali mengingatkan bahwa persoalan lingkungan tidak boleh menunggu sampai masyarakat mengalami dampak yang lebih luas. Pemerintah harus hadir sebelum persoalan menjadi krisis, bukan baru bertindak setelah masyarakat semakin resah.
Abd. Jamil menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat. Karena itu, pemerintah diminta menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan keselamatan masyarakat dengan memastikan setiap aktivitas industri berjalan sesuai aturan.
“Kami meminta pemerintah jangan hanya menjadi penonton. Turun ke lapangan, periksa, ukur, dan umumkan hasilnya kepada masyarakat. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan sesuai aturan,” tegas Abd. Jamil.
FORBES Morowali menegaskan akan terus mengawal aspirasi masyarakat terkait persoalan lingkungan di kawasan industri Bahodopi. Forum juga membuka ruang dialog antara masyarakat, pemerintah dan pihak perusahaan agar persoalan dapat diselesaikan secara terbuka, berdasarkan data dan ketentuan hukum.
Pertumbuhan industri penting, tetapi keselamatan masyarakat tidak boleh menjadi harga yang harus dibayar atas nama investasi.(***)
