Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas,(kanan) bersama Kepala BPS usai penandatanganan MoU ,(FOTO:IST)
dteksinews, Morowali– Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali sebagai langkah memperkuat koordinasi dalam penyediaan dan pemanfaatan data untuk penanggulangan kemiskinan berbasis data.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bappelitbangda Kabupaten Morowali, Kamis (17/9/2026), dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas.
Turut hadir Kepala Bappelitbangda Kabupaten Morowali Hasyim, Kepala BPS Kabupaten Morowali, sejumlah pimpinan OPD terkait, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iriane Iliyas menyampaikan bahwa kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas data yang digunakan Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, melalui kerja sama dengan BPS, proses validasi dan pemutakhiran data yang dilakukan di lapangan dapat diolah secara lebih terarah dan sistematis sehingga menghasilkan data yang lebih akurat.
“Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memastikan proses validasi dan pemutakhiran data dilakukan dengan baik. Hasil verifikasi dan pemutakhiran di lapangan selanjutnya dapat diolah oleh BPS sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat,” ujar Iriane.
Ia menjelaskan, pemutakhiran data secara berkala juga penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat saat ini, termasuk memperbarui data apabila terdapat perubahan kondisi penduduk.
“Dengan adanya kerja sama ini, pemanfaatan data ke depan dapat dilakukan secara lebih terarah, sehingga kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan benar-benar berdasarkan data yang valid dan sesuai kondisi di lapangan,” jelasnya.
Iriane berharap sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPS dapat terus diperkuat, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan program yang tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Morowali, Hasyim, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang dibangun bersama BPS. Menurutnya, sinergi tersebut akan ditindaklanjuti agar data yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan terus ditindaklanjuti, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Hasyim menambahkan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Karena itu, ketersediaan data yang akurat menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.
“Daerah dapat dikatakan berhasil apabila angka kemiskinan dapat terus ditekan dan menurun setiap tahunnya. Untuk itu, data yang akurat sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan,” tambahnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui TKPKD dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung penyediaan, validasi, pemutakhiran, serta pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Morowali.(*/pri)
