Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M,(foto:ist)
dteksinews, Jakarta- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., memberikan kuliah umum bagi Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Gedung Gatot Subroto Seskoad, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (1/4). Sebanyak 282 pasis yang terdiri dari TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Udara (AU), TNI Angkatan Laut (AL), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Pasis dari negara sahabat tampak antusias dalam menerima pembekalan materi yang disampaikan.
Dalam arahannya Suharyanto menyampaikan BNPB terus memperkuat sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, guna melindungi masyarakat serta menjaga ketahanan nasional.
BNPB terus mengembangkan sistem mitigasi berbasis teknologi, salah satunya melalui pembangunan Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) serta pemasangan sensor, sirine, dan dashboard pemantauan berbasis real-time.
Implementasi sistem peringatan dini banjir di beberapa wilayah, termasuk Bekasi dan Banda Aceh, memungkinkan pemantauan tinggi muka air, curah hujan, dan kondisi lapangan secara terintegrasi. Sistem ini mampu memberikan peringatan bertahap mulai dari deteksi sensor, koordinasi lintas instansi, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat sebelum evakuasi dilakukan.
Namun demikian, BNPB menilai bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dalam memahami dan merespons peringatan yang diberikan. Oleh karena itu, edukasi kebencanaan dan simulasi evakuasi terus ditingkatkan guna meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana.
Dalam situasi tanggap darurat, BNPB mengerahkan sumber daya secara masif, meliputi personel, alat berat, kendaraan, hingga dukungan udara berupa helikopter untuk distribusi logistik dan operasi kemanusiaan.
Sebagai contoh, pada penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra, BNPB mencatat jutaan jiwa terdampak dengan kerusakan infrastruktur yang luas, termasuk jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Distribusi logistik dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi.
Dalam fase pascabencana, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Pembangunan hunian sementara (huntara) terus dilakukan dengan capaian puluhan ribu unit di berbagai provinsi terdampak. Sejalan dengan pembangunan huntara, proses pembangunan hunian tetap (huntap) juga secara simultan mulai dikerjakan sebagai upaya percepatan penanganan.
Selain itu, BNPB juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) serta bantuan logistik guna memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.
Kolaborasi penanggulangan bencana dilakukan melalui sinergi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kolaborasi ini mencakup seluruh siklus bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
BNPB juga menjalin kerja sama internasional dalam bentuk bantuan kemanusiaan, baik sebagai penerima maupun pemberi bantuan sebagai bagian dari diplomasi kebencanaan.
Dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, BNPB juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk meminimalisir curah hujan guna mencegah banjir dan tanah longsor. Operasi ini terbukti mampu mengurangi risiko bencana besar pada periode tertentu, seperti saat libur akhir tahun.
Selain itu, pembangunan sumur bor dilakukan sebagai langkah mitigasi kekeringan, terutama di wilayah yang terdampak musim kemarau panjang dan fenomena El Nino. Upaya lain meliputi penanaman pohon untuk mengurangi risiko banjir dan longsor, serta pembangunan infrastruktur tangguh bencana berbasis potensi risiko.
BNPB mencatat bahwa tantangan utama dalam penanggulangan bencana tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Pembelajaran dari berbagai kejadian menunjukkan pentingnya peningkatan literasi kebencanaan, penguatan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tahan bencana serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mitigasi.
BNPB menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas nasional dalam menghadapi bencana melalui penguatan sistem peringatan dini, pengembangan teknologi kebencanaan serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat, mengurangi kerugian ekonomi, serta memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana.(red/dteksinews)
Sumber:BNPP
Editor:Supriyono
