dteksinews, Palu- Pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid di DPR RI yang menyebut daerahnya “hancur-hancuran” akibat aktivitas pertambangan di Morowali serta ketidakadilan Dana Bagi Hasil (DBH) menuai tanggapan keras dari Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali.dikutib dari kabarsulteng.id.
Dalam wawancara Podcast di kanal YouTube Total Politik, Sabtu (10/1/2026), Ahmad Ali mempertanyakan konsistensi sikap Anwar Hafid. Ia menyinggung kembali periode ketika Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali, saat sebagian besar izin usaha pertambangan justru diterbitkan.
“Apa yang ditakutkan Pak Anwar Hafid sekarang soal kehancuran lingkungan, itu seharusnya ditanya dulu ke Pak Anwar Hafid waktu masih jadi Bupati Morowali,” ujar Ahmad Ali.
Ia mengungkapkan, sekitar 90 persen Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Sulawesi Tengah berada di Morowali. Dan izin-izin tersebut, kata Ahmad Ali, diterbitkan pada masa Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali.
“Yang tanda tangan IUP saat itu kan Bupati Anwar Hafid. Sudah dipertimbangkan belum dampaknya ketika IUP-IUP itu diterbitkan?” bebernya.
Menurut Politisi Nasional itu, apa yang kini dikhawatirkan Anwar Hafid sebagai Gubernur Sulteng sejatinya merupakan konsekuensi dari kebijakan yang diambilnya sendiri di masa lalu. Ia bahkan menyebut, situasi ini membuat Anwar Hafid seolah mengkritik kebijakannya sendiri.
“Jadinya Pak Anwar Hafid sebagai gubernur sekarang justru mengkritik kebijakannya sendiri saat masih bupati,” katanya.
Ahmad Ali juga menilai, pernyataan Anwar Hafid di DPR RI yang menyoroti kerusakan lingkungan di Morowali terkesan dramatis. Pasalnya, sebagian besar izin pertambangan di wilayah tersebut lahir pada periode kepemimpinan Anwar Hafid.
“Kan 90 persen IUP di Sulteng itu beliau yang tanda tangan, dan itu saat beliau menjabat Bupati Morowali,” tandasnya.
Meski demikian, Ahmad Ali menegaskan bahwa perjuangan untuk mendapatkan DBH yang lebih adil memang perlu dilakukan. Namun, menurutnya, isu tersebut seharusnya dibahas secara proporsional dengan menimbang keseimbangan antara pendapatan daerah dan pembangunan.
“Perjuangan DBH itu harus. Tapi kalau dijadikan jualan politik, harus diperhitungkan dampaknya. Karena nanti orang bisa membalikkan pertanyaan,” ujarnya.(*/dteksinews)
