dteksinews, Jawa Barat- Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menghadiri penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan KementerianLPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/10/2025).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menutup langsung rapat tersebut. Dirinya mengingatkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar mendukung program prioritas nasional, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
Wamendagri menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera mempercepat pembangunan gerai Kopdeskel yang ditargetkan mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia.
“Ditargetkan kita akan mulai pembangunan di bulan ini, dan akan selesai pembangunannya di bulan Maret,” ujarnya.
Setiap gerai akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar, yang terdiri atas Rp2,5 miliar untuk bangunan dan kendaraan, serta Rp500 juta untuk modal dan kebutuhan barang. Skema teknis pendanaan dan pengembalian akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Lebih lanjut, Wamendagri menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian/lembaga terkait bertugas memastikan ketersediaan serta pemanfaatan lahan dan aset milik daerah atau negara yang akan digunakan untuk pembangunan gerai tersebut.
Dirinya berpesan agar para Sekda segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, serta Satgas di tingkat kecamatan. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan terpenuhinya empat kriteria utama lahan, yakni alas hak, luasan, lokasi strategis, dan kondisi lahan.
“Jadi, ketika kembali ke daerah tolong langsung berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini untuk memastikan ketersediaan lahan,” jelasnya.
Terakhir, Wamendagri menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakor atas masukan dan kerja sama yang telah diberikan selama acara berlangsung. Dirinya menyebut banyaknya masukan program dari daerah menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam menyusun rencana pembangunan.
Namun demikian, Wamendagri menekankan bahwa pemerintah akan memfokuskan dukungan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tujuannya agar jangan sampai penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak terhadap SPM.
“Semoga yang kita lakukan hari ini memberikan dampak yang signifikan bagi kita bersama, memastikan pelayanan publik terus berjalan, dan juga terhadap sinkronisasi pusat dan daerah,” ucapnya.(*/dteksinews)
