dteksinews, Morowali- Pandangan umum Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali terhadap Peraturan Daerah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan oleh Gafar Hilal pada saat rapat paripurna tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Morowali, diruang rapat Kantor DPRD Morowali, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kamis(16/10/2025)
Selaku Ketua Fraksi Nasdem Gafar Hilal menyampaikan pandangan umumnya.Bahwa terkait pendapatan daerah, Fraksi Nasdem memandang bahwa peningkatan PAD pada tahun anggaran 2006 dibandingkan tahun anggaran 2025, khususnya dari sektor pajak daerah dan distribusi daerah merupakan hal positif dan patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan adanya optimisme pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah secara maksimal.
Namun demikian, kami menilai bahwa kenaikan target PAD hendaknya diikuti dengan strategi dan langkah nyata untuk memastikan pencapaian target tersebut realistis dan berkelanjutan. Kami mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi antara perangkat daerah pengelola pendapatan dan aparatur pengawasan internal, serta memanfaatkan inovasi dalam sistem informasi pajak
ami juga menyarankan perbaikan dan pertumbuhan kebijakan fiskal yang lebih mendorong pendapatan asli daerah artinya pemerintah daerah mesti memperkuat cara pengelolaan dan kebijakan keuangan daerah (fiscal) agar pendapatan yang berasal dari potensi lokal meningkat, tidak hanya bergantung pada dana dari pusat.katanya.
Lanjutnya, Fraksi Nasdem menekankan bahwa peningkatan PAD tidak boleh hanya bersifat target administrative,tetapi harus disertai dengan strategi konkrit dan realita tif realistis agar dapat menutup potensi defisit akibat turunnya transfer pusat.
Dengan demikian, daerah tetap mampu menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan Pembangunan Daerah secara mandiri dan berjaya saing.
Fraks Nasdem juga menyoroti dan mempertanyakan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang kami nilai sangat tidak kesesuaian dengan pokok-pokok pengaturan SILPA dalam Pemendagri No.77 tahun 2020, yang idealnya pemerintah daerah wajib menganggarkan SILPA tahun berkenaan bersaldo nihil.
“Hal ini kami anggap mengkhawatirkan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil yang saat ini masih sangat bergantung pada anggaran dan pendapatan belanja daerah” ujarnya.
Fraksi Nasdem berpandangan, “terkait adanya penurunan APBDP TA 2025 , hal ini berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik. Oleh karena itu kami mendorong agar efisiensi dilakukan secara selektif tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat”
Fraksi Nasdem yang berharap pemerintah daerah dapat menata ulang prioritas belanja dengan mengutamakan program memiliki daya Bukit terhadap kesetaraan masyarakat, bukan sekedar mempertahankan rutinitas anggaran. Efisiensi harus diarahkan pada penghematan yang produktif, bukan pengurangan pelayanan publik.
Dengan demikian, fraksi hasil menegaskan pentingnya perencanaan belanja yang cermat, efisien dan berkeadilan, agar APBD tahun 2026 tetap mampu menjaga stabilitas fiskal, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan sumber pendanaan.
“Fraksi Nasdem berharap Pemerintah Daerah dapat mendalanjuti seluruh catatan dana rekomendasi yang telah disebutkan dengan langkah-langkah konkrit dalam pembahasan selanjutnya, agar APBD 2006 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan berpihak pada kepentingan publik” Pungkasnya( red)
