dteksinews, Morowali- Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kecamatan Bahodopi Sulawesi Tenggara (HIMP2KAB-SULTRA) menyampaikan sikap tegas dan keprihatinan mendalam atas tindakan arogan yang ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali dalam aksi demonstrasi yang digelar oleh aliansi mahasiswa Kabupaten Morowali. Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut kejelasan terkait penyaluran beasiswa dari pemerintah daerah yang hingga kini belum terealisasi secara transparan dan adil.Sabtu(20/9/2025)
Dalam aksi tersebut, salah satu rekan perjuangan kami, Amrin, selaku Ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali. sekaligus kordinator Lapangan (KORLAP) Aksi mengalami perlakuan diskriminatif dari pimpinan Dinas Pendidikan. Kami menilai bahwa tindakan tersebut tidak sepatutnya terjadi, mengingat kehadiran kami dalam aksi tersebut bertujuan untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi mahasiswa, bukan untuk menciptakan konflik atau ketegangan.
Kami mengecam dengan tegas segala bentuk diskriminasi terhadap hak demokrasi, baik yang menyasar individu maupun kelompok, sebagaimana yang baru-baru ini dilakukan oleh pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pejabat publik, terlebih oleh mereka yang berada dalam institusi pendidikan maupun lembaga yang semestinya menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter dan kesadaran demokratis generasi muda.
Sikap tersebut telah melampaui batas kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat daerah. Tidak ada satu pun otoritas, baik secara hukum maupun moral, yang berhak membatasi hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, apalagi jika dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Upaya pembungkaman terhadap suara mahasiswa bukan hanya mencederai semangat reformasi, tetapi juga mengkhianati nilai-nilai kebebasan sipil yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara.
Tindakan semacam ini tidak bisa ditoleransi, karena berpotensi menciptakan iklim ketakutan dan membungkam partisipasi publik yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Demokrasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan ruang hidup yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa. Ketika ruang tersebut mulai dipersempit oleh sikap arogan dan otoriter, maka yang terancam bukan hanya hak mahasiswa, tetapi juga masa depan demokrasi lokal itu sendiri.
Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang berkomitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kebebasan, kami akan terus berdiri memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat tetap menjadi milik semua warga negara, tanpa terkecuali. Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kebijakan di Kabupaten Morowali, untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting bahwa demokrasi tidak boleh dikendalikan oleh rasa takut, apalagi oleh kekuasaan yang tidak memahami batasnya.
Maka atas tindakan Arogan Kadis pendidikan dan kebudayaan Morowali maka kami akan terus bergeram bersama melakukan solidaritas terhadap kawan kawan yang memperjuangan maslaah pendidikan di Morowali dan ini akan kami kawal bersama karena kadis seperti ini tidak layak menjadi contoh.(rilis/PRI)
