Ketua Forum Rakyat Bersatu ( Forbes) Morowali Abdul Jalil,( foto: dok pribadi)
dteksinews, Morowali- Forum Rakyat Bersatu (Forbes) Morowali kembali mengkritisi aktivitas mobilisasi kontainer di Pelabuhan Kelas III Bungku yang kian menimbulkan keresahan masyarakat. Selain masalah debu yang mencemari lingkungan dan masuk ke rumah-rumah warga, Forbes menilai aktivitas pelabuhan selama ini tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, terutama dalam aspek ketenagakerjaan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.Selasa(5/8/2025)
Ketua Umum Forbes Morowali, Abdul Jamil, menegaskan bahwa keresahan warga telah berulang kali disuarakan, baik melalui aksi lapangan maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Morowali. Namun hingga saat ini, belum ada langkah konkret yang diambil oleh pihak pelaksana kegiatan maupun pemerintah daerah.
“Debu dari kendaraan kontainer itu setiap hari beterbangan. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi sudah menjadi ancaman serius bagi kesehatan. Warga merasa hidup mereka terusik di tanah sendiri,” ujarnya.
Lebih jauh, Abdul Jamil menyoroti rendahnya pelibatan tenaga kerja lokal dalam operasional pelabuhan. Menurutnya, kehadiran investasi besar seharusnya dibarengi dengan pemberdayaan nyata terhadap masyarakat sekitar, termasuk membuka lapangan kerja yang berpihak kepada penduduk lokal.
“Kenapa warga hanya dijadikan penonton? Ini tanah mereka, tapi justru pihak luar yang menikmati manfaat ekonominya. Anak-anak muda lokal butuh pekerjaan, bukan hanya debu dan lalu-lalang truk kontainer,” tegasnya.
Selain soal tenaga kerja, Forbes juga menekankan pentingnya menjaga identitas budaya lokal yang mulai terpinggirkan akibat arus aktivitas ekonomi yang tidak terkendali. Menurutnya, pembangunan seharusnya tidak mengikis nilai-nilai kearifan lokal serta tatanan sosial masyarakat Bungku yang dikenal berbudaya.
“Kalau kegiatan pelabuhan terus berjalan tanpa arah yang berpihak pada rakyat, bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi juga karakter sosial dan budaya daerah bisa hancur pelan-pelan. Jangan sampai pembangunan menjadi alat peminggiran,” tegas Jamil, yang juga akrab disapa Hanto.
Forbes Morowali mendesak pemerintah daerah, otoritas pelabuhan, dan pihak perusahaan untuk segera duduk bersama masyarakat guna merumuskan solusi permanen dan berkeadilan. Jika tidak ada tanggapan serius, Forbes menyatakan siap menggalang gerakan rakyat untuk menuntut hak-hak dasar mereka.
“Kami tidak menolak investasi, tapi kami menolak ketimpangan dan pengabaian. Jika suara rakyat terus diabaikan, maka rakyat sendiri yang akan turun ke jalan untuk mempertahankan hak, ruang hidup, dan budayanya,” pungkas Abdul Jamil.(*/PRI)
