dteksinews Jakarta-Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis pada data dan bukti. Dalam sambutannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya penerapan evidence based policy dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan bahwa BSKDN memiliki mandat strategis untuk merumuskan, menyusun, dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. “Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah didasarkan pada data yang terukur,” ungkap Yusharto di Command Center BSKDN pada Selasa, 15 Juli 2025.
Sementara itu, dirinya juga menekankan bahwa evidence based policy diperlukan tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik. Berikutnya, dia juga menyoroti pentingnya hilirisasi hasil riset sebagai dasar kebijakan.
Tidak hanya itu, dia juga mengatakan, pihaknya telah menghimpun hasil-hasil penelitian dari berbagai lembaga ke dalam bentuk policy brief yang bersifat aplikatif, satu di antaranya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Namun demikian, mengingat keterbatasan kapasitas lembaga penelitian, BSKDN telah mengembangkan sejumlah pendekatan alternatif, seperti penyusunan indeks dan penguatan data lokal.
Ada pun sejumlah indeks yang diinisiasi BSKDN meliputi Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dan Indeks Inovasi Daerah (IID). Terkait hal tersebut, Yusharto mengimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) termasuk Indramayu agar mulai mengandalkan instrumen pengukuran atau indeksing sebagai alat untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan yang dihadapi daerah.
“Guna menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih baik, kami mengembangkan berbagai alternatif pengukuran yang juga untuk melihat posisi relatif antar satu daerah dengan daerah lain,” terangnya.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyambut baik pembekalan ini dan menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di wilayahnya. “Alhamdulilah, terimakasih, saya di kasih kesempatan ini suatu hal yang luar biasa sekali, insyallah ini (berbagai informasi yang didapat dari BSKDN) dapat menjadi bekal bagi saya membangun Indramayu yang lebih baik lagi,” pungkasnya.(*/PRI)
