dteksinews,Morowali- Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah resmi menggelar Sosialisasi Pengelolaan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Program Indonesia Pintar (PIP), yang berlangsung di Gedung Serbaguna Matano, Rabu (18/06/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, dan turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Morowali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Amir Amirudin, Jajaran Dinas Pendidikan serta para Kepala Sekolah dari jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Morowali.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Morowali menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dinilai sangat strategis dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas para kepala sekolah dalam mengelola dana BOS dan PIP secara transparan dan akuntabel.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali, kami menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Sosialisasi ini penting agar seluruh kepala sekolah memiliki persepsi yang sama dalam memahami regulasi, serta mampu melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sesuai aturan yang berlaku,” ujar Iriane.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan bahwa di era reformasi saat ini, pengelolaan keuangan – baik pusat, daerah, maupun sekolah – harus berorientasi pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
“Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Ini penting demi keadilan, kemanfaatan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Karena itu, kami meminta komitmen kuat dari para kepala sekolah untuk mewujudkan budaya kerja anti korupsi dan berintegritas dalam setiap tahapan penggunaan dana pendidikan,” tegasnya.
Iriane juga memberikan peringatan tegas agar tidak ada pihak yang mencoba bermain-main atau menyalahgunakan dana BOS. Ia menegaskan bahwa tindakan melanggar hukum akan membawa konsekuensi serius.
“Jalankan program ini sesuai aturan. Dana BOS adalah amanah, dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pendidikan di daerah kita,” tambahnya.
Ia berharap, melalui kegiatan ini, pengelolaan BOS di tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Morowali akan semakin baik, serta mendorong meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan, sesuai regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Tidak cukup hanya baik dalam perencanaan dan penganggaran. Pelaksanaan dan pelaporan juga harus memberi dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran serta output dan outcome sekolah maupun siswa,” pungkasnya.(*/PRI)
